Makalah Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pertahanan Keamanan

Disusun Oleh :

Diky Aziz

M. Yazid Fathoni

M. Ghaafur P.

Tri Yulianingsih


Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya Dan Pertahanan Keamanan


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu Negara pasti terdapat suatu pemerintahan serta masyarakat yang mendudukinya dan sudah pasti dalam suatu Negara tersebut memiliki kebijakan-kebijakan untuk mengatur masyarakat atau untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Di Negara Indoensia memiliki dasar Negara yang disebut Pancasila, didalam pancasila terdapat pokok-pokok pikiran yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan dan cita-cita bangssa Indonesia sehingga dalam pembuatan kebijakan sudah otomatis harus berdasarkan dengan pokok-pokok pikiran Pancasila karena sudah mencangkup segala aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara.

B. RumusanMasalah

  1. Apa yang dimaksud dengan implementasi Pancasila ?
  2. Apa saja kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan implementasi Pancasila di bidang politik,ekonomi,sosbud, dan hankam ?
  3. Apa saja pelaksanaan implementasi Pancasila dalam bidang politik,ekonomi,sosbud,dan hankam ?

C. Tujuan

  1. Untuk mendalami apa maksud dari implementasi Pancasila.
  2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang pemerintah yang sesuai dengan implementasi Pancasila.
  3. Untuk mengetahui apa saja pelaksanaan yang dilaksanakan yang sesuai dengan implementasi Pancasila.

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A. Pengertian Implementasi

Dalam KBBI implementasi Pancasila diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.artinya yang diterapkan dan dilaksanakan adalah kebijaka yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Sedangkan Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan maksudnya adalah dalam merancang suatu kebijakan tersebut harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila,karena pada hakekatnya dalam tujuan dan cita-cita bangsa sudah tercantum dalam pokok-pokok pikiran Pancasila dan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu UUD NRI tahun 1945. Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 mencakup empat aspek kehidupan bernegara, yaitu :

  1. Aspek politik yang dituangkan dalam pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28.
  2. Aspek ekonomi yang dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.
  3. Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32.
  4. Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30.

B. Bentuk-bentuk implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan di masing-masing bidang, yaitu :

  1. Kebijakan Negara dalam bidang politik
  • Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” pasal ini dengan tegas mengatur siapa saja yang dapat menjadi warga Negara Republik Indonesia. Selain orang berkebangsaan Indonesia asli, orang berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara dapat juga menjadi warga negara Republik Indonesia.
  • Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa “Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Adapun pada
  • Pasal 26 ayat (3) menyatakan bahwa “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”.
  • Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada diskriminasi diantara warga negara baik mengenai haknya maupun mengenai kewajibannya.
  • Pasal 28 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam ketentuan ini, ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu : hak kebebasab berserikat, hak kebebasab berkumpul, dan hak kebebasan untuk berpendapat.

            Pasal 26,27 ayat (1), dan 28 diatas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di Negara Republik Indonesia. Pembuatan kebijakan Negara dibidang  politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Dalam hal ini, kebijakan Negara dalam bidang politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

  1. Kebijakan Negara dalam bidang Ekonomi
  • Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ketentuan ini memancarkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak.
  • Pasal 33 ayat (1) menyatakan “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” pada Ayat (1)  pasal ini menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian,
  • Pasal 33 ayat (2) ditetapkan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” pada ayat (2) menetapkan adanya hak asasi manusia atas kesejahterann sosial.
  • Pasal 33ayat (3) ditegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
  • Pasal 33 ayat (4) ditetapkan bahwa “perekonomian nasional diselengarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,efisien berkeadilan,berkelanjutan,berwawasan lingkungan ,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sesuai dengan pernyataan ayat (5) pasal ini, maka pelaksanaan seluruh ayat dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang.
  • Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa “fakir miskin dan  anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.
  • Pasal 34 ayat (2) dinyatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ketentuan dalam ayat (2) ini menegaskan adanya hak asasi manusia atas jaminan social.
  • Pasal 34 ayat (3) ditetapkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pelaksanaan mengenai isi pasal ini, selanjutnya diatur dalam undang-undang, sebagaimana dinyatakan pada ayat (4) pasal 34 ini.

            Pasal 27 ayat (2),pasal 33, dan pasal 34 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Sistem perekonomian yang berdasar asas Pancasila dan yang hendak dikembangkan dalam pembuatan kebijakan Negara bidang ekonomi di Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas,monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadapsesama manusia. Sebaliknya, system ekonomi yang yang dapat dianggap paling sesuai dengan upaya mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi adalah system ekonomi kerakyatan, yaitu sistemekonomi yang bertujuan untuk mencapai esejahteraan rakyat secara luas.

  1. Kebijakan negara dalam bidang sosial budaya
  • Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” pasal ini menegaskan bahwa kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Pasal 29 ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu’. Ketentuan ini jelas merupakan pernyataan tegas tentang hak asasi manusia atas kemerdekaan beragama.
  • Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak setiap warga negara.
  • Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintahan wajib membiayainya”. Ketentuan ini menegaskan bawah setiap warga Negara wajib mendapatkan pendidikan yang biayanya ditanggung oleh pemerintah meskipun tidak keseluruhan.
  • Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”
  • pasal 31 ayat (4) ditetapkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
  • Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”
  • Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam pemeliharaan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
  • Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasioanl”.

            Pasal 29,pasal 31 dan pasal 32 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang masing-masing merupakan pancaran dari Pancasila yaitu sila pertama,kedua dan ketiga. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut maka implementasi pancasila dalam pembuatan kebijakan Negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia.

            Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan Negara dalam mengembangkan bidang kehidupan social budaya Indonesia yang beradab, seusai dengan sila kedua. Selain itu, pengembangan social budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila.

  1. Kebijakan Negara bidang pertahanan keamanan nasional
  • Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa “setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”. Hak dan kewajiban warga Negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut serta dalam bela Negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia.
  • Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan Negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia.
  • Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan Negara Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indoensia sebagai kekuatan uatama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.
  • Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa “Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri atas Angkatan darat,angkatan laut dan angkatan udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan,melindugi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara”
  • Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi,mengayomi,melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.
  • Pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa “susunan dan kedudukan Tentara Nasional Negara Indonesia,Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”.

            Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 diatas adalah penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok pikiran persatuan tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan Negara dalam bidang pertahanan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dengan demikian, dan demi tegaknya hak-hak warga Negara, diperlukan peraturan perundang-undangan Negara untuk mengatur ketertiban warga Negara dan dalam rangka melindungi hak-hak warga Negara.

C. Pelaksanaan Implementasi Pancasila dalam masing-masing bidang

  1. Sila kesatu, KETUHANAN YANG MAHA ESA

       Bidang Politik:

  • Membuat kebijakan politik yang tidak memihak pada kepentingan satu agama.
  • Pemerintah menjamin kebebasan kepada warga Negara untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
  • Tidak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan politik.

        Bidang Ekonomi :

  • Tidak menyalahgunakan uang rakyat atau melakukan kecurangan seperti korupsi.
  • Menjalankan kegiatan ekonomi dengan jujur.

       Bidang Sosial Budaya :

  • Menghargai oarng lain yang berbeda agama.
  • Tidak membeda-bedakan terhadap orang yang berbeda agama.
  • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

       Bidang Pertahanan dan Keamanan

  • Tidak mempermasalahkan perbedaan agama atau keyakinan orang lain yang dapat menimbulkan perpecahan.
  1. Sila kedua , KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

          Bidang Politik :

  • Pemerintah mengirim kontingen Garuda sebanyak 27 kontingen ke berbagai Negara. Seperti, Kongo,Vietnam,Lebanon, untuk menyelesaikan konflik disana. Salah satu kontingen terbaru yang dirikim adalah Kontingen Garuda IndonesiaXXVII.
  • Pembentukan Komisi Nasional HAM untuk melindungi hak setiap warga Negara.
  • Negara mengakui persamaan derajat,hak, dan kewajiban warga Negara dalam bidang politik.

          Bidang Ekonomi :

  • Pemerintah memberikan subsidi kepada BUMS tertentu untuk memberikan keringanan kepada masyarakat.
  • Pemerintah memberikan harga serendah-rendahnya dalam memberikan harga kebutuhan pokok
  • Memberikan bantuan dana,sembako,dan bantuan lainnya kepada masyarakat yang kurang mampu.

         Bidang Sosial Budaya :

  • Tidak melakukan tindak deskriminasi dalam berbagai aspek kegiatan.
  • Memberikan bantuan kepada daerah-daerha yang terkena musibah atau bencana.
  • Menjunjung tinggi gotong royong.

         Bidang Pertahanan dan Keamanan :

  • Membentuk TNI untuk pertahanan Negara.
  • Membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keamanan Negara.
  • Memberantas segala bentuk tindak kejahatan atau segala kegiatan yang mengancam pertahanan dan keamanan Negara.

 

  1. Sila ketiga, PERSATUAN INDONESIA

         Bidang Politik :

  • Menghindari isu SARA dalam persaingan politik
  • Membina hubungan baik dengan Negara-negara lain.
  • Memupuk rasa cinta tanah air dan menjaga nama baik Indonesia dalam kegiatan politik Internasional.

         Bidang Ekonomi :

  • Mecintai produk-produk dalam negeri.
  • Berusaha menghasilkan produk sendiri tanpa impor dari luar negeri.
  • Mengunjungi tempat-tempat wisata dalam negeri.

          Bidang Sosial Budaya :

  • Menghargai segala perbedaan yang ada untuk dijadikan sebagai pemersatu bangsa.
  • Tidak bersikap etnosentrisme atau menilai budaya lain itu buruk dan menganggap budaya sendiri lebih baik.
  • Menjaga dan melestarikan budaya yang ada serta mencintai segala sesuatu yang berasal dari dalam negeri.

        Bidang Pertahanan dan Keamanan :

  • Mencintai seutuhnya bangsa dan Negara.
  • Tidak mudah di provokasi untuk membuat suatu kekacauan.
  • Membela bangsa dan Negara sampai kapanpun.

 

  1. Sila keempat, KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN

         Bidang Politik :

  • Penerapan pemilihan langsung dalam system pemilu di Indonesia.
  • Adanya DPR dan DPD yang mewakili suara rakyat dalam politik Indonesia.
  • Pengambilan kebijakan politik selalu diputuskan dengan system musyawarah mufkat yang melibatkan pimpinan dan perwakilan rakyat.

        Bidang Ekonomi :

  • Pemerintah mengelola segala kekayaan alam untuk kepentigan masyarakat atau warga Negara.
  • Menjalankan perekonomian berdasarkan atas asas demokrasi.
  • Menjalin hubungan perekonomia internasional untuk mencari keuntungan.

         Bidang Sosial Budaya :

  • Mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.
  • Menjunjung tinggi nilai demokrasi.
  • Tidak memaksakan kehendak dan menhargai pendapat orang lain.

         Bidang Pertahanan dan Keamanan :

  • Membela bangsa dan Negara seutuhnya.
  • Setia dengan bangsa dan Negara, tidak berkhianat.
  • Selalu berusaha mentaati peraturan yang ada.

 

  1. Sila kelima, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

         Bidang Politik :

  • Penetapan kebijakan politik yang lebih menjunjung kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan.
  • Undang-undang ditaati oleh semua warga Negara termasuk perwakilan rakyat dan pimpinan tanpa terkecuali.
  • Tidak menggunakan kekuasaan politik untuk hal-hal yang bersifat pribadi atau untuk kepentingan pribadi.

          Bidang Ekonomi :

  • Meciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
  • Melakukan pembangunan ekonomi secara merata.
  • Menentukan UMR para pegawai sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing daerah.

 

 

 

BAB III

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Jadi kesimpulannya adalah dalam pembuatan kebijakan Negara mereka harus berdasarkan dengan pokok-pokok Pancasila yaitu Persatuan,Keadilan,Kedaulatan Rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dicantumkan dalam 4 aspek kehidupan yaitu politik,ekonomi,social budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian setiap warga Negara berhak dan wajib untuk mentaati kebijakan yang telah dibuat dan warga Negara wajib untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kedalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta suatu kondisi yang aman dan damai juga tertata.

Sekian makalah tentang Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan dalam Bidang Politik,Ekonomi,Social Budaya,dan Pertahanan Keamanan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna,kami harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga bermanfaat dapat menambah wawasan dan ilmu para pembaca. Cukup sekian dan terimakasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

Syarbaini, Syahrial.2014.Pendidikan Pancasila.Bogor : Ghalia Indonesia.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Mahkota (Offline)